Kenapa Negara Keluar Dari PBB? Alasan & Dampaknya!

Jan 9, 2026 by Tim Redaksi 51 views

Hey guys! Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa ada negara yang memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Padahal, PBB itu kan organisasi internasional terbesar yang punya peran penting banget dalam menjaga perdamaian dan kerjasama antar negara. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas soal alasan kenapa sebuah negara bisa keluar dari PBB, dampaknya, dan contoh kasusnya. Yuk, simak!

Alasan Negara Keluar dari PBB

Ada banyak alasan yang bisa membuat sebuah negara mempertimbangkan untuk keluar dari PBB. Beberapa di antaranya adalah:

Ketidakpuasan terhadap Kebijakan PBB: Negara merasa bahwa kebijakan PBB tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Misalnya, ada negara yang merasa dirugikan oleh veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Intervensi dalam Urusan Internal: Negara merasa bahwa PBB terlalu ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka. Hal ini bisa terjadi jika PBB mengeluarkan resolusi atau sanksi yang dianggap melanggar kedaulatan negara tersebut.
Masalah Keuangan: Negara mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar iuran ke PBB. Iuran ini wajib dibayarkan oleh setiap negara anggota untuk mendukung operasional PBB.
Perubahan Politik Domestik: Terjadi perubahan pemerintahan atau ideologi politik di suatu negara yang membuat negara tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip PBB.
Konflik dengan PBB: Negara terlibat konflik langsung dengan PBB, misalnya karena PBB melakukan intervensi militer di negara tersebut.

Ketidakpuasan terhadap Kebijakan PBB menjadi salah satu alasan utama mengapa sebuah negara bisa mempertimbangkan keluar dari organisasi internasional ini. Bayangkan saja, guys, kalau sebuah negara merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB itu gak adil atau berat sebelah, pasti mereka akan merasa dirugikan. Apalagi kalau kebijakan tersebut berdampak langsung pada kepentingan nasional mereka, misalnya dalam hal ekonomi, politik, atau keamanan. Salah satu contoh konkretnya adalah soal hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kita tahu bahwa ada lima negara yang punya hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Dengan hak veto ini, mereka bisa membatalkan resolusi apapun yang diajukan di Dewan Keamanan, meskipun mayoritas anggota setuju. Nah, kalau ada negara yang merasa bahwa hak veto ini sering disalahgunakan untuk kepentingan negara-negara besar tersebut, mereka bisa merasa frustrasi dan akhirnya mempertimbangkan untuk keluar dari PBB. Selain itu, ketidakpuasan juga bisa muncul karena PBB dianggap lambat atau tidak efektif dalam menangani masalah-masalah global, seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, atau perubahan iklim. Negara-negara kecil atau berkembang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan kepentingan mereka tidak diperhatikan oleh PBB. Jadi, wajar saja kalau kemudian muncul keinginan untuk mencari alternatif lain di luar PBB.

Intervensi dalam Urusan Internal juga menjadi faktor penting yang membuat sebuah negara berpikir dua kali untuk tetap menjadi anggota PBB. Guys, setiap negara itu punya kedaulatan, yang artinya mereka punya hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Nah, kalau PBB dianggap terlalu ikut campur dalam urusan internal suatu negara, misalnya dengan mengeluarkan resolusi atau sanksi yang dianggap melanggar kedaulatan negara tersebut, maka negara itu bisa merasa tidak nyaman dan terancam. Contohnya, PBB bisa saja mengeluarkan resolusi yang mengkritik kondisi hak asasi manusia di suatu negara, atau menjatuhkan sanksi ekonomi karena negara tersebut dianggap melanggar hukum internasional. Meskipun tujuan PBB mungkin baik, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum internasional, tapi bagi negara yang bersangkutan, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak bisa diterima. Apalagi kalau intervensi tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan negara yang bersangkutan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa intervensi PBB bisa digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara besar untuk menekan negara-negara kecil atau lemah. Jadi, demi menjaga kedaulatan dan kemandiriannya, sebuah negara mungkin memutuskan untuk keluar dari PBB.

Masalah Keuangan juga bisa menjadi alasan yang gak bisa diabaikan, guys. Kita tahu bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib membayar iuran tahunan untuk mendukung operasional organisasi tersebut. Besarnya iuran ini bervariasi, tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing negara. Nah, kalau sebuah negara mengalami kesulitan keuangan, misalnya karena krisis ekonomi, bencana alam, atau perang, mereka mungkin tidak mampu lagi membayar iuran tersebut. Akibatnya, mereka bisa kehilangan hak suara di PBB atau bahkan dikeluarkan dari keanggotaan. Selain itu, ada juga negara yang merasa bahwa iuran yang mereka bayarkan itu tidak sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan dari PBB. Mereka mungkin merasa bahwa PBB tidak memberikan bantuan yang cukup dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, atau bahwa mereka tidak punya pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan di PBB. Jadi, daripada terus membayar iuran yang mahal, mereka mungkin lebih memilih untuk keluar dari PBB dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang lebih mendesak. Apalagi kalau negara tersebut punya sumber pendapatan yang terbatas dan harus memprioritaskan kebutuhan yang paling penting bagi rakyatnya. Dalam situasi seperti ini, keluar dari PBB bisa menjadi pilihan yang rasional.

Perubahan Politik Domestik juga bisa menjadi pemicu keluarnya sebuah negara dari PBB. Kalian tahu kan, guys, kalau politik itu dinamis banget dan bisa berubah sewaktu-waktu? Nah, kalau terjadi perubahan pemerintahan atau ideologi politik di suatu negara, bisa jadi negara tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh PBB. Misalnya, ada negara yang awalnya pro-demokrasi dan mendukung kerjasama internasional, tapi kemudian berubah menjadi negara otoriter yang lebih fokus pada kepentingan nasionalnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, negara tersebut mungkin merasa tidak nyaman lagi berada di dalam PBB, karena nilai-nilai dan tujuan mereka sudah berbeda. Mereka mungkin merasa bahwa PBB terlalu liberal atau terlalu konservatif, tergantung pada ideologi politik yang mereka anut. Selain itu, perubahan politik domestik juga bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya, negara yang awalnya aktif dalam diplomasi multilateral dan penyelesaian konflik secara damai, bisa berubah menjadi negara yang lebih agresif dan suka menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, negara tersebut mungkin merasa bahwa PBB menghalangi mereka untuk menjalankan kebijakan luar negerinya, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari PBB agar lebih bebas bertindak.

Terakhir, Konflik dengan PBB juga bisa menjadi alasan yang sangat kuat untuk keluar dari PBB. Bayangkan saja, guys, kalau sebuah negara terlibat konflik langsung dengan PBB, misalnya karena PBB melakukan intervensi militer di negara tersebut, pasti negara itu akan merasa sangat marah dan kecewa. Mereka mungkin merasa bahwa PBB telah mengkhianati mereka dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Apalagi kalau intervensi militer tersebut menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Dalam situasi seperti ini, negara tersebut mungkin tidak punya pilihan lain selain keluar dari PBB, sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap tindakan PBB. Selain itu, konflik dengan PBB juga bisa terjadi karena negara tersebut dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan atau melakukan tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya, negara tersebut mungkin mengembangkan senjata nuklir secara ilegal atau mendukung kelompok teroris yang melakukan serangan lintas batas. Dalam hal ini, PBB bisa menjatuhkan sanksi ekonomi atau bahkan mengirim pasukan perdamaian untuk menghentikan tindakan negara tersebut. Akibatnya, negara tersebut bisa merasa terkucilkan dan terpaksa keluar dari PBB.

Dampak Negara Keluar dari PBB

Keputusan sebuah negara untuk keluar dari PBB tentu saja akan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi negara itu sendiri maupun bagi PBB dan komunitas internasional secara keseluruhan. Beberapa dampaknya adalah:

Hilangnya Akses ke Bantuan PBB: Negara tersebut tidak lagi bisa menerima bantuan dari program-program PBB, seperti bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, dan bantuan teknis.
Isolasi Internasional: Negara tersebut bisa menjadi terisolasi dari komunitas internasional dan sulit untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.
Berkurangnya Pengaruh di Forum Internasional: Negara tersebut tidak lagi bisa berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang diselenggarakan oleh PBB dan kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan global.
Melemahnya PBB: Keluarnya sebuah negara dari PBB bisa melemahkan organisasi tersebut dan mengurangi legitimasi PBB di mata dunia.
Preseden Buruk: Keluarnya sebuah negara dari PBB bisa menjadi preseden buruk bagi negara-negara lain yang mungkin juga merasa tidak puas dengan PBB.

Hilangnya Akses ke Bantuan PBB adalah salah satu dampak paling signifikan yang akan dirasakan oleh negara yang memutuskan untuk keluar dari organisasi ini. Guys, PBB itu punya banyak banget program bantuan yang ditujukan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara berkembang dan negara-negara yang terkena bencana alam atau konflik bersenjata. Bantuan ini bisa berupa bantuan kemanusiaan, seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara; bantuan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; atau bantuan teknis, seperti pelatihan, konsultasi, dan transfer teknologi. Nah, kalau sebuah negara keluar dari PBB, mereka otomatis kehilangan akses ke semua bantuan ini. Akibatnya, mereka mungkin akan kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi kalau negara tersebut sangat bergantung pada bantuan dari luar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, sebelum memutuskan untuk keluar dari PBB, sebuah negara harus mempertimbangkan dengan matang apakah mereka mampu menggantikan bantuan yang selama ini mereka terima dari PBB dengan sumber-sumber lain.

Isolasi Internasional juga menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh negara yang keluar dari PBB. Kita tahu bahwa PBB itu adalah wadah bagi hampir semua negara di dunia untuk berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah global. Nah, kalau sebuah negara keluar dari PBB, mereka secara tidak langsung mengisolasi diri mereka sendiri dari komunitas internasional. Mereka mungkin akan kesulitan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang merupakan anggota PBB. Akibatnya, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi, politik, dan budaya yang saling menguntungkan. Selain itu, mereka juga bisa menjadi sasaran kritik dan tekanan dari negara-negara lain yang menganggap mereka telah melanggar norma-norma internasional. Apalagi kalau negara tersebut punya catatan buruk dalam hal hak asasi manusia, demokrasi, atau lingkungan hidup. Dalam situasi seperti ini, isolasi internasional bisa berdampak negatif pada stabilitas dan kemajuan negara tersebut. Jadi, sebelum memutuskan untuk keluar dari PBB, sebuah negara harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mereka akan menjaga hubungan dengan negara-negara lain dan memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terlindungi.

Berkurangnya Pengaruh di Forum Internasional adalah dampak lain yang perlu diperhatikan. Guys, PBB itu bukan cuma tempat untuk memberikan bantuan, tapi juga forum penting bagi negara-negara untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, dan mempengaruhi kebijakan global. Di dalam PBB, setiap negara punya hak suara yang sama, независимо от размера, богатства или мощности. Nah, kalau sebuah страна выйдет из PBB, она больше не сможет участвовать в форумах, организованных PBB, и она потеряет возможность влиять на политику глобализации. Актуальность, конечно, важна для того, чтобы страна не имела голоса в вопросах, касающихся ее интересов. Кроме того, сокращение влияния на международном форуме может затруднить отстаивание интересов страны и защиту ее прав на международной арене. Поэтому, прежде чем принимать решение о выходе из PBB, страна должна тщательно оценить, как это повлияет на ее способность влиять на мировые события.

Melemahnya PBB juga menjadi salah satu dampak negatif dari keluarnya sebuah negara. Kita tahu bahwa PBB itu adalah organisasi yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kerjasama antar negara, dan mengatasi masalah-masalah global. Nah, kalau ada negara yang keluar dari PBB, apalagi kalau negara tersebut punya peran penting atau pengaruh besar, maka hal ini bisa melemahkan organisasi tersebut. Kehilangan anggota bisa mengurangi legitimasi PBB di mata dunia dan membuat PBB kesulitan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, keluarnya sebuah negara juga bisa memicu negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama, terutama kalau mereka juga merasa tidak puas dengan PBB. Akibatnya, PBB bisa kehilangan relevansinya dan gagal dalam mencapai tujuan-tujuannya. Jadi, sebelum memutuskan untuk keluar dari PBB, sebuah negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan dan efektivitas organisasi tersebut.

Terakhir, Preseden Buruk juga menjadi perhatian penting dalam konteks keluarnya sebuah negara dari PBB. Guys, setiap tindakan itu pasti akan memberikan contoh bagi orang lain. Nah, kalau ada negara yang keluar dari PBB tanpa alasan yang kuat atau karena alasan yang egois, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi negara-negara lain yang mungkin juga merasa tidak puas dengan PBB. Mereka mungkin akan berpikir bahwa keluar dari PBB adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Akibatnya, PBB bisa kehilangan banyak anggota dan menjadi organisasi yang tidak relevan lagi. Selain itu, preseden buruk juga bisa merusak norma-norma internasional dan mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap sistem multilateral. Jadi, sebelum memutuskan untuk keluar dari PBB, sebuah negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tatanan dunia dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak akan merugikan kepentingan bersama.

Contoh Kasus Negara Keluar dari PBB

Sejauh ini, belum ada negara yang secara resmi keluar dari PBB. Namun, ada beberapa contoh kasus negara yang pernah mengancam atau mempertimbangkan untuk keluar dari PBB, di antaranya adalah:

Indonesia: Pada tahun 1965, Indonesia pernah keluar dari PBB sebagai bentuk protes terhadap masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada tahun 1966.
Amerika Serikat: Beberapa kali, Amerika Serikat mengancam akan keluar dari PBB jika PBB tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka. Namun, hingga saat ini, Amerika Serikat masih menjadi anggota PBB.

Indonesia pernah mencatatkan sejarah dengan keluar dari PBB pada tahun 1965, guys. Alasan utamanya adalah ketidakpuasan terhadap masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno, presiden Indonesia saat itu, menganggap bahwa Malaysia adalah negara boneka Inggris yang tidak seharusnya mendapatkan kehormatan tersebut. Sebagai bentuk protes, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dan membentuk organisasi baru bernama Conference of New Emerging Forces (CONEFO). Namun, keanggotaan Indonesia di PBB tidak berlangsung lama. Pada tahun 1966, setelah terjadi perubahan pemerintahan, Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Kasus Indonesia ini menunjukkan bahwa keluarnya sebuah negara dari PBB bukanlah solusi yang permanen dan bisa saja dibatalkan jika ada perubahan kondisi politik.

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga beberapa kali mengancam akan keluar dari PBB, guys. Alasan utamanya adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan PBB yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Misalnya, Amerika Serikat pernah mengkritik PBB karena dianggap terlalu bias terhadap Israel dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, Amerika Serikat juga pernah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke PBB jika PBB tidak melakukan reformasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini Amerika Serikat masih menjadi anggota PBB dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap organisasi tersebut. Kasus Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa ancaman keluar dari PBB bisa menjadi alat politik untuk menekan PBB agar lebih memperhatikan kepentingan negara-negara besar.

Kesimpulan

Jadi, guys, keputusan sebuah negara untuk keluar dari PBB adalah keputusan yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan. Ada banyak alasan yang bisa membuat sebuah negara mempertimbangkan untuk keluar dari PBB, mulai dari ketidakpuasan terhadap kebijakan PBB, intervensi dalam urusan internal, masalah keuangan, perubahan politik domestik, hingga konflik dengan PBB. Namun, keluarnya sebuah negara dari PBB juga akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya akses ke bantuan PBB, isolasi internasional, berkurangnya pengaruh di forum internasional, melemahnya PBB, dan preseden buruk. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk keluar dari PBB, sebuah negara harus mempertimbangkan dengan matang semua faktor yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan nasional mereka dan bagi komunitas internasional secara keseluruhan.